Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (Foto: Kemdikbud)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (Foto: Kemdikbud)

Isu membayar sumbangan pembinaan pendidikan  (SPP) pakai GoPay sempat mencuat beberapa waktu lalu. Isu ini menimbulkan pro dan kontra. 

Pihak kontra menuduh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melakukan korupsi jabatan. Tetapi, Nadiem membantah adanya kebijakan tersebut. 

Dia dengan tegas mengatakan tidak ada kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait penggunaan sistem keuangan digital GoPay sebagai metode pembayaran iuran sekolah (SPP) siswa.

Dia menjelaskan, jika ada penambahan fitur pembayaran yang disediakan oleh perusahaan yang dulu ia pimpin, maka itu murni kompetisi bebas antara semua dompet digital yang ada di Indonesia. Nadiem menyebut persaingan sengit antar-dompet digital tersebut menyasar ke berbagai bidang.

"Mau itu restoran, sekolah swasta, maupun warung pinggir jalan, dan lain-lain," katanya dalam rilis resmi Kemendikbud.

Jadi, penambahan fitur tersebut murni merupakan inovasi perusahaan, yaitu Gojek, dalam memenuhi persaingan pasar.

Gojek merupakan perusahaan berbasis aplikasi yang didirikan Nadiem. Sementara status Nadiem kini sudah keluqr dari perusahaan alias eks CEO Gojek. 

Karena itu, Nadiem menolak jika wacana itu dikaitkan dengan kebijakan kementeriannya. Ia menegaskan dirinya sudah melepas semua kewenangannya di perusahaan tersebut.

Penambahan fitur tersebut, kata Nadiem, merupakan perencanaan bertahun-tahun dari perusahaan yang menyediakan layanan dompet digital. Dan dengan jabatan dirinya sebagai mendikbud, semua posisi yang dulu diembannya di perusahaan telah dilepaskan. "(Saat ini) saya berdedikasi diri menyempurnakan sistem pendidikan kita," ucapnya.

Nadiem dengan tegas menjanjikan bahwa tidak ada benturan kepentingan selama dia ditugasi sebagai mendikbud.

"Tidak akan pernah Kemendikbud, saya ulangi lagi, tidak akan pernah Kemendikbud terutama menterinya sendiri melakukan apa pun yang melanggar conflict of interest, yang menciptakan conflict of interest," tegasnya.

Ia menambahkan, integritas adalah prinsip yang selalu ia pegang. Dan sekolah boleh memilih metode dan bank penyalur mana pun yang diinginkan.

Oleh karena itu, jika ada pertanyaan terkait penambahan fitur tersebut, mendikbud meminta agar langsung ditanyakan kepada perusahaan yang bersangkutan.

"NKRI, Pancasila, dan integritas adalah harga mati bagi saya secara individu. Dan saya sangat menjaga itu," tandas Nadiem.