Massa Ponpes Shiddiqiyyah saat menggelar unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)
Massa Ponpes Shiddiqiyyah saat menggelar unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

Kasus dugaan pelecehan seksual yang ditujukan ke MSA, warga Ponpes Shiddiqiyyah, Ploso, Jombang mendapat tanggapan dari pihak pondok. 

Kasus tersebut dinilai sebagai fitnah untuk menyerang pondok.

Kasus yang menyeret MSA saat ini sedang ditangani oleh Polda Jawa Timur. MSA dituduh telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang santriwati yang mondok di Ponpes tersebut.

Namun, kasus tersebut dibantah oleh pihak Ponpes Shiddiqiyyah. 

Juru bicara MSA, Nugroho Harijanto membantah sangkaan polisi yang menyebutkan MSA telah melecehkan santrinya itu.

Menurutnya, kasus pelecehan seksual yang disangkakan ke MSA atas laporan seseorang ke Polisi tidak benar adanya. 

"Para santri dan pengurus pondok berani memberikan jaminan bahwa tuduhan itu tidak benar. Pondok Shiddiqiyyah bersih dari perbuatan asusila," ujarnya kepada wartawan, Rabu (5/2) siang.

Dijelaskan Nugroho, permasalahan bermula dari seleksi santri untuk mengikuti program pelayanan kesehatan masyarakat desa dan pedalaman hutan yang selenggarakan Pondok pada Maret 2017. Saat itu pelapor juga mengikuti seleksi tersebut.

Di tengah sesi tes wawancara, tiba-tiba pelapor menangis di hadapan MSA. 

Saat ditanya oleh MSA, pelapor mengatakan dirinya merasa kotor karena telah dinodai oleh mantan pacarnya asal Semarang. 

"Itu terjadi di teras rumah terapi, tempat wawancara berlangsung, disaksikan semua santri yang mengikuti seleksi. Tidak heran kalau para santri yang mengikuti seleksi dan menyaksikan siap menjadi saksi dalam kasus ini," terangnya.

Namun, proses seleksi yang dilakukan oleh pelapor ini malah berbuntut panjang. 

Nugroho mengatakan, fitnah soal pelecehan seksual yang dilakukan MSA ini muncul setelah proses seleksi usai.

Saat itu, ada beberapa oknum pondok yang kembali memanggil pelapor untuk menceritakan ulang apa yang dialaminya dengan mantan pacarnya. 

Tetapi, cerita itu diputar seolah-olah MSA yang melakukan. Pelapor kemudian dipaksa untuk membuat surat pernyataan terkait fitnah ke MSA itu. 

"Kami punya bukti bahwa surat pernyataan itu dilakukan MNK di bawah ancaman orang-orang tersebut," kata Nugroho.

Sementara, saat ini MSA telah ditetapkan oleh penyidik Polda Jatim sebagai tersangka. 

Namun, MSA hingga kini belum memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Nugroho. Menurut keterangan Nugroho, MSA tidak bisa memenuhi panggilan polisi karena masih menjaga orang tuanya yang sedang sakit.

Nugroho juga menanyakan status tersangka MSA yang telah ditetapkan pihak kepolisian. 

Ia juga melihat ada beberapa kejanggalan dalam kasus tersebut.

Dari sisi korban, misalnya, disebutkan dalam laporan polisi bahwa MNK merupakan gadis di bawah umur. 

Padahal, lanjut Nugroho, berdasarkan keterangan ijazah Sekolah dasarnya, MNK lahir pada tahun 1997. 

Artinya, pada tahun 2017 saat kasus itu mencuat, MNK adalah wanita dewasa, bukan di bawah umur karena sudah berusia 20 tahun.

"Belum pernah diperiksa polisi kok tiba-tiba statusnya tersangka, ini kan aneh," tandasnya.

Terpisah, Kuasa Hukum Pelapor, Palupi Pusporini mengatakan, bahwa tidak mempersoalkan tuduhan rekayasa kasus yang tengah didampinginya itu. 

"Yang jelas kami mengacu kepada laporan korban, alat bukti yang sudah dikumpulkan serta prespektif penyidik yang sudah menetapkan MSA sebagai tersangka," tegasnya.

Perempuan yang juga sebagai Sekjen, Aliansi Kota Santri melawan kekerasan seksual tersebut, juga mengatakan, terkait pelapor yang telah dinodai oleh mantan pacarnya, pihaknya enggan berkomentar banyak. 

"Semua itu terserah keluarga tersangka, itu juga harus dibuktikan di pengadilan," pungkasnya.

Kasus yang menyeret MSA ini sempat beberapa diprotes oleh kalangan Ponpes Shiddiqiyyah.

Warga Ponpes Shiddiqiyyah telah dua kali melakukan aksi protes atas tuduhan itu dengan menggerakkan ratusan massa aksi ke Mapolres Jombang dan Pedopo Kabupaten Jombang atay rumah dinas Bupati Jombang.(*)