Penasehat KPK Budi Santoso saat memberikan pembekalan di hadapan para pejabat di lingkungan Pemkab Jombang di Pendopo Kabupaten Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

Penasehat KPK Budi Santoso saat memberikan pembekalan di hadapan para pejabat di lingkungan Pemkab Jombang di Pendopo Kabupaten Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)



Para penyelenggara negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum patuh dalam hal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Rendahnya kepatuhan penyelenggara negara di lingkup Pemkab Jombang ini disinggung oleh KPK saat melakukan Roadshow Bus KPK ke kota santri, Jumat (5/7) pagi.

Penasihat KPK Budi Santoso menyebut, kepatuhan penyelenggara negara di Pemkab terkait LHKPN dinilai masih sangat rendah. Rendahnya kepatuhan LHKP itu dikatakannya masih di angka 46 persen.

"Memang untuk Kabupaten Jombang tingkat kepatuhannya 46 persen, perlu ditingkatkan lagi," bebernya saat diwawancarai wartawan seusai membuka acara Roadshow Bus KPK di Pendopo Kabupaten Jombang.

Sesuai UU 30 Tahun 2002, pelaporan kewajiban LHKP menjadi bagian bidang pencegahan KPK. Sedang menurut Surat Edaran MenPAN Nomor SE/03/M.PAN/01/2005, pejabat yang wajib melaporkan LHKPN salah satu diantaranya pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah.

Dikatakan Budi, LHKPN ini menjadi faktor penting untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Karena itu, LHKPN dianjurkan untuk dilaporkan oleh penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

"Dengan bantuan Bupati Jombang saya yakin dari tahun ke tahun ditingkatkan kepatuhannya melaporkan LHKPN. Karena itu menjadi bagian dari pencegahan (tindak pidana korupsi, red) yang efektif," tuturnya.

Sementara, terkait kepatuhan melaporkan LHKPN ini juga akan disampaikan KPK di hadapan para calon anggota DPRD Kabupaten Jombang terpilih pada Roadshow Bus KPK kali ini di Jombang.

Hal tersebut juga sebagai upaya lembaga antirasuah ini untuk mencegah tindak pidana korupsi yang kerap dilakukan oleh para penyelenggara negara.

"Nanti setengah 2 (13.30 WIB), saya memberikan pembekalan kepada calon DPRD yang terpilih. Saya juga akan tekankan bahwa pelaporan LHKPN itu menjadi suatu bagian penting dari pencegahan korupsi di Indonesia," kata Budi.

Menanggapi rendahnya pelaporan LHKPN para penyelenggara negara di lingkungan Pemkab Jombang, Bupati Jombang Mundjidah Wahab menegaskan akan mengajak pejabat di jajaran Pemkab Jombang untuk melaporkan LHKPN.

"Nanti jam 1 (13.00 WIB) khusus pelaporan LHKPN bersama Pemkab Jombang," pungkasnya.(*)

 


End of content

No more pages to load