Situasi penertiban PKL di depan Stasiun KA Jombang (Foto: Adi Rosul / JombangTIMES)

Situasi penertiban PKL di depan Stasiun KA Jombang (Foto: Adi Rosul / JombangTIMES)



Penertiban lapak pedagang kaki lima di lahan milik PT KAI diwarnai kericuhan. Petugas penertiban mendapat perlawanan dari para PKL saat membongkar lapak pedagang.

Penertiban PKL oleh pihak Emplasemen Stasiun KA Jombang DAOP 7 Madiun ini dilakukan pada Kamis (4/7) sekitar pukul 08.00 WIB.

Sebelum dilakukan penertiban, sejumlah PKL sudah tampak berjaga-jaga di depan lapaknya di depan Stasiun KA Jombang, Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Jombatan, Kecamatan/Kabupaten Jombang.

Kericuhan mulai terjadi saat para petugas gabungan dari DAOP 7 Madiun dan Satpol PP Jombang merobohkan tiga bangunan semi permanen milik pedagang.

Sejumlah pedagang terlihat melakukan perlawanan dengan menyiram air panas kepada para petugas penertiban dan pihak kepolisian yang melakukan pengamanan.

Tidak hanya itu, seorang emak-emak pedagang juga terlihat melempari petugas dengan serpihan kayu bekas lapaknya yang telah dibongkar, dan berusaha memukul petugas dengan sapu lidi.

Kericuhan yang terjadi tersebut ditengarai karena kekecewaan para pedagang karena tidak mendapat tempat relokasi yang layak.

"Saya sudah sejak 1995 jualan di sini. Saya tidak pernah dapat solusi dari Pemkab terkait relokasi," ujar Salah seorang pedagang Wawan Kurniawan (31) saat diwawancarai.

Kekecewaan para pedagang bertambah karena tempat relokasi yang disiapkan di area kantor Dikopindo Jombang, Jalan KH Hasyim Asy'ari dinilai sepi pembeli.

Wawan mengatakan, para pedagang merasa kecewa karena tidak pernah diajak duduk bersama untuk membahas lokasi relokasi.

"Saya cuman pingin relokasi yang layak, bukan relokasi yang sepihak. Kita tidak pernah diajak musyawarah, tau-tau ditaruh di Dikopinda. Tidak ada pedagang yang laku di sana," tegasnya.

Sementara, Humas DAOP 7 Madiun Ixfan menerangkan, pihaknya sudah mengirim surat pemberitahuan untuk mengosongkan area yang ditempati oleh para pedagang sebelum dilakukannya penertiban.

Ixfan mengaku telah menyampaikan rencana penertiban PKL yang menempati lahan PT KAI sejak bulan Januari lalu, bahkan surat pemberitahuan untuk penertiban juga sudah disampaikan sebanyak 4 kali ke para pedagang.

"Dari awal tahapan sudah kita lalui, mulai bulan januari kita undang pedagang untuk sosialisasi," terangnya.

Dijelaskan Ixfan, penertiban PKL ini berkaitan dengan adanya pengembangan dan penataan stasiun. Seperti pelebaran area parkir dan trotoar jalan untuk para pelanggan kereta api.

Penataan inilah yang mengharuskan PT KAI untuk melakukan penertiban PKL yang berlokasi di depan stasiun Jombang.

"Kami melakukan pengembangan, dimana pengembangan itu juga dilakukan penataan, dan ada penertiban juga," tandasnya.

Terkait relokasi, pihak DAOP 7 Madiun telah berkoordinasi dengan Pemkab Jombang dan telah disediakan alternatif untuk relokasi.

Pihak stasiun juga sudah menyiapkan tempat jualan, namun sifatnya sewa. "Kalau relokasi, kami sudah berkoordinasi dengan Pemkab. Di sana dijelaskan kalau sudah disiapkan alternatif. Kalau kami adanya hanya disewakan," pungkasnya.(*)

 


End of content

No more pages to load