DPRD Jombang Gelar Sidang Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

Suasana rapat paripurna DPRD mengenai penyampaian nota penjelasan bupati tentang Raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)
Suasana rapat paripurna DPRD mengenai penyampaian nota penjelasan bupati tentang Raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

JOMBANGTIMES – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar rapat paripurna bersama eksekutif. 

Nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 menjadi topik pembahasan.

Rapat yang digelar pada Jumat (17/5) pukul 21.00 WIB ini, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jombang, Joko Triono dengan dihadiri 38 anggota legislatif. 

Penyampaian nota Raperda dibacakan langsung oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab.

Menurut Joko, pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan agenda rutin tahunan. 

Hal tersebut untuk mengetahui sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) anggaran tahun 2018.

"Setelah ini kan baru kita bisa tau silpa berapa APBD, sehingga untuk PAK akan kita lakukan dengan dewan yang saat ini," terang Ketua DPRD saat diwawancarai seusai rapat paripurna.

Pembahasan tersebut dikatakan Joko dilakukan lebih cepat agar selanjutnya akan dilakukan pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) berdasarkan silpa tahun anggaran 2018.

Hal ini bertujuan agar anggaran silpa tersebut tidak hangus, mengingat jikalau menunggu pelantikan anggota DPRD hasil pemilu 2019, maka akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, sedangkan agenda jadwal rapat DPRD sangatlah padat.

"Memang sengaja dipercepat dan sekaligus ditentukan oleh anggota dewan periode saat ini," ujarnya.

Setelah penyampaian nota penjelasan Bupati tentang raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, agenda akan disusul dengan agenda penyampaian fraksi-fraksi.

Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan penyampaian jawaban bupati atas pandangan fraksi. 

Kemudian dilanjut dengan pendapat akhir bupati yang akan diagendakan pada (27/5).

Sementara, pada kesempatan itu Joko juga menyampaikan apresiasi kepada eksekutif yang telah kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

"Beberapa waktu yang lalu kita (kabupaten Jombang, red) sudah menerima LHP (laporan hasil pertanggungjawaban) dari BPK  dan intinya hasil LHP kita WTP, artinya bahwa Jombang ini wajar tanpa pengecualian, artinya ini pertanggungjawaban yang paling bagus," ucap Joko.

Terpisah, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab menuturkan bahwa agenda rapat paripurna kali ini memang adalah agenda nota penjelasan pertanggungjawaban anggaran tahun 2018.

“Ini adalah proses dan kalau sudah selesai kita akan mengetahui untuk silpa nya, dan langsung bisa dilanjuutkan dengan rapat selanjutnya, yakni rapat perubahan anggaran (PAK),” pungkas Bupati.(*)

Pewarta : Adi Rosul
Editor : Heryanto
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Jombang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jombangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jombangtimes.com | marketing[at]jombangtimes.com
Top