Puluhan Warga Kota Santri Serukan Penolakan People Power

Salah satu massa aksi Gerakan Masyarakat Peduli Jombang (GMPJ) berorasi di depan taman ringin contong Jombang terkait penolakan isu kegiatan people power. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)
Salah satu massa aksi Gerakan Masyarakat Peduli Jombang (GMPJ) berorasi di depan taman ringin contong Jombang terkait penolakan isu kegiatan people power. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

JOMBANGTIMES – Isu people power yang santer dihembuskan pasca proses pemilihan umum 17 April kemarin, mendapat tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. 

Di Jombang, sejumlah warga kota santri turun ke jalan untuk menyerukan penolakan agenda people power tersebut.

Aksi seruan penolakan people power ini melibatkan puluhan masyarakat Jombang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Jombang (GMPJ).

Aksi yang dimotori oleh Joko Fattah Rochim ini digelar di titik nol kilometer Jombang yakni di taman ringin contong, kecamatan Jombang, Selasa (14/5) siang.

Pada aksi tersebut terlihat para massa aksi membawa atribut aksi seperti spanduk bertuliskan "Tolak People Power" dan juga bendera Pro-Jokowi (Projo), serta mobil komando. 

Tidak ketinggalan selebaran pernyataan sikap menolak people power juga dibagikan ke masyarakat pengguna jalan yang melintas di lokasi aksi.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah massa aksi silih berganti menyampaikan pendapat dengan berorasi terkait isu people power. 

Fattah selaku koordinator aksi secara tegas dalam orasinya menyampaikan penolakan warga Jombang terkait people power.

"Kami gerakan masyarakat peduli jombang menolak secara tegas isu people power yang memecah belah NKRI," tegasnya saat berorasi.

Dijelaskan oleh Fattah, isu people power yang sering didengungkan oleh pihak salah satu capres dinilai sangat membahayakan NKRI. 

Bahkan Fattah menilai agenda people power ini sebagai gerakan makar.

"People power ini merupakan gerakan makar, sudah jelas karena melawan konstitusi," jelasnya saat diwawancarai.

Menurut Fattah, jika menolak hasil pemilu tidak seharusnya menggunakan people power yang jelas melanggar konstitusi. 

Ada Mahkama Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang menaungi soal sengketa hasil pemilu.

"Undang-undang telah mengatur mekanisme apabila terjadi berbagai jenis pelanggaran. MK nantinya mengurus sengketa hasil suara," ujarnya.

Sementara, GMPJ juga menyatakan akan ikut serta dalam menjaga ketentraman pasca pemilu di Kabupaten Jombang, dan juga mendukung penuh aparat keamanan untuk menindak tegas para oknum pelaku makar.

"Kalau ada gerakan makar kami harap segera ditangkap, masyarakat sangat setuju. Dan kami sebagai masyarakat akan menyebarkan bahwa tunggu keputusan KPU, bukan keputusan dari pihak-pihak lainnya," pungkasnya.(*)

Pewarta : Adi Rosul
Editor : Heryanto
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Jombang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jombangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jombangtimes.com | marketing[at]jombangtimes.com
Top