Koalisi Paslon 01 Geger di Surabaya, Siapkan Langkah Hukum

Ilustrasi
Ilustrasi

JOMBANGTIMES, SURABAYA – Koalisi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin geger di Surabaya. Hubungan memanas ini terjadi antara DPC PKB Surabaya dan DPC PDIP Surabaya. Sebagai mana diketahui di tingkat pusat PKB dan PDIP merupakan rekan koalisi untuk memenangkan paslon nomor urut 1.

Hubungan yang memanas ini sebab adanya tudingan dari Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf yang merasa partainya telah dirugikan. Dia menuding menuding PDI Perjuangan telah menggelembungkan suara Pileg 2019 di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari total 8.144 TPS di Kota Pahlawan ini, ada sekitar 24 persen yang digelembungkan.

"Temuan yang jelas itu, ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS. Dan itu kegiatannya hampir sama, penggelembungan antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS," ungkap Musyafak, Sabtu (20/4) sebagaimana dilansir dari Merdeka.com

Atas temuan ini, PKB Kota Surabaya menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan partai politik (Parpol) lainnya, seperti BF Sutadi, ketua DPC PartaiGerindra; Edi Rahmat (ketua Hanura Surabaya); serta Cahyo Siswo Utomo (Sekretaris PKS Surabaya).

Musyafak mengaku sangat yakin dengan tuduhannya tersebut. "Saya yakin, saya temukan itu yang terbanyak. Mungkin ada contoh yang lain itu cuma satu, dua, karena kekeliruan atau sudah terlalu payah saja, dan kekeliruannya enggak terlalu. Tapi kalau ini hampir merata, 20, 30 gitu, masif," jelasnya.

Bahkan, Musyafak menunjukkan hasil penghitungan suara yang disebutnya terjadi penggelembungan yang masih disimpan di ponselnya. "Contoh soal, ini ya (di TPS 08 Jambangan). Ini dia dapat 33, dia tulis 53, yang dikurangi ini PKB. Ini mestinya kita dapat 36, ditulis cuma 6. Ini masih di TPS yang lain," paparnya.

Dan atas temuan ini, PKB dan Parpol lain merasa dirugikan dan meminta Bawaslu Surabaya agar segera menghentikan proses penghitungan di PPK (tingkat kecamatan). "Kedua, minta (suara) di seluruh kotak dihitung ulang, termasuk planonya (C1) juga. Hanya untuk Pileg, karena yang kami proses hari ini kan Pileg," pintanya tegas.

Selain itu, tambah Musyafak, pihaknya juga akan melapor ke penyelenggara yang lebih atas. Bisa Bawaslu RI, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum), serta Komisi II DPR RI. "Tentu karena ini masif ya, kita tidak tinggal diam bahwa pelanggaran yang bersifat pidananya juga harus diproses," tambahnya.

Terpisah tudingan PKB ini telah dibantah oleh Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana. Dia menegaskan, jika memang ada upaya penggelembungan suara yang dilakukan partainya, itu bisa dicek melalui form C1 Plano. "Apakah ada yang berkurang atau tidak?" ujarnya.

Whisnu kembali menegaskan, jika tudingan Musyafak tidak terbukti dan memiliki dasar yang kuat, maka tudingan itu hanya fitnah belaka dan PDI Perjuangan akan memprosesnya secara hukum.

"Jika itu tidak bukti, maka kami akan melaporkan dan memprosesnya secara hukum karena sudah menyangkut nama partai," tegas putra mantan wakil ketua MPR RI, almarhum Sutjipto ini.
 

Pewarta : M. Bahrul Marzuki
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Surabaya TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jombangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jombangtimes.com | marketing[at]jombangtimes.com
Top